180444 bantuan insentif pemerintah bip 2018 - Juknis Bantuan Insentif Bekraf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan pengembangan enam belas subsektor ekonomi kreatif terus didorong, utamanya dalam rangka mengejar peningkatan kreativitas yang bermuara pada inovasi-inovasi yang produktif, peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif. Seiring dengan pembangunan sektor ekonomi kreatif secara umum, penanganan akses permodalan dan keterampilan manajerial memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Sebagaimana hal ini tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga menumbuhkembangkan rantai nilai produk kreatif.

Pola pendekatan yang digunakan dalam rangka pengembangan akses pelaku usaha ekonomi kreatif ke sumber permodalan juga mempertimbangkan pemberdayaan tenaga kerja kreatif yang bertalenta untuk meningkatkan kapasitas usahanya dan menghasilkan lebih banyak produksi dan kualitas karya-karyanya pada enam belas subsektor tersebut. Untuk itu peran dan partisipasi pelaku ekonomi kreatif sebagai pelaksana kegiatan kreatif yang inovatif di lapangan diarahkan agar lebih optimal. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha kreatif sebagai pelaku utama dapat memanfaatkan anggaran yang dialokasikan untuk kesinambungan kemajuan dan pengembangan usahanya. Meskipun pada tahun 2018 ini pemberi Bantuan Insentif melakukan prioritas dan pembatasan terhadap beberapa subsektor ekonomi kreatif tertentu saja.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan/atau produksi dari pelaku usaha ekonomi kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Akses Permodalan akan memberikan Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam bentuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap. Agar tercapai efektivitas penyaluran bantuan diperlukan Petunjuk Teknis (Juknis) yang memuat tata kelola penyaluran bantuan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar serta Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA pada Kementerian Negara/Lembaga, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Bantuan Pemerintah bentuknya dapat berupa Pemberian Penghargaan, Bantuan Operasional, Bantuan Sarana/Prasarana, Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Bantuan Pemerintah yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini adalah Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang dilaksanakan dalam bentuk uang dengan pola transfer dari rekening kas negara dengan mekanisme LS ke rekening penerima Bantuan.

Pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Insentif ini membutuhkan adanya penilaian dari Tim Kurator dan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dari Tim Monitoring-Pengendalian-Evaluasi dalam suatu SK (Surat Keputusan). Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Pemerintah ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan dengan harapan dapat meminimalisir kekeliruan dan kesalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran serta tercapainya tujuan.

B. Maksud dan Tujuan

Dapat disampaikan bahwa maksud dan tujuan adanya dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Insentif ini adalah untuk :

  1. Memberi petunjuk pemanfaatan Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) kepada penerima bantuan.
  2. Memberi petunjuk bagi pihak pengusul pemohon Bantuan.
  3. Memberi acuan dan panduan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan.
  4. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi keuangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

C. Pengertian dan Istilah

Dalam petunjuk teknis ini akan dijumpai istilah-istilah yang memiliki pengertian menyangkut aspek teknis maupun aspek administrasi keuangan, oleh karena itu perlu dijabarkan lebih lanjut berkaitan dengan istilah-istilah yang dimaksud, yaitu :

  1. Bantuan insentif yang selanjutnya dapat juga disebut Bantuan Pemerintah atau Bantuan saja, adalah jenis Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) dalam bentuk dana uang untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha/produksi pelaku usaha ekonomi kreatif.
  2. Penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap yang selanjutnya dapat juga disebut sebagai penambahan modal kerja saja.
  1. Ekonomi kreatif yang selanjutnya dapat juga disebut ekraf.
  1. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Badan Ekonomi Kreatif.
  1. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
  1. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
  1. Kepala adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
  1. Deputi adalah Deputi Akses Permodalan.
  1. Pelaku usaha ekonomi kreatif adalah pelaku usaha yang bergerak dalam 16 subsektor ekonomi kreatif, termasuk usaha rintisan (startup).
  1. Startup adalah usaha rintisan yang dapat berbentuk sebuah perusahaan, sebuah kerjasama kemitraan, atau organisasi sementara yang dengan pengembangan kapasitas dan kemampuan teknis maupun manajerial wirausaha, berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing secara inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu.
  1. Lembaga pendamping adalah lembaga yang ditunjuk oleh Deputi Akses Permodalan untuk membantu pencapaian tujuan dan kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Insentif.
  1. Kurator adalah sekumpulan ahli yang melakukan penilaian secara teknis proposal yang diajukan oleh pengusul. Kurator direkomendasikan oleh Deputi Akses Permodalan dan ditetapkan oleh SK Kepala Bekraf.
  1. Badan Usaha adalah organisasi atau perkumpulan yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
  1. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

BAB II. TATA KELOLA BANTUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum petunjuk teknis dari Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) ini adalah Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif berupa Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA Pasal 5 huruf (e), yaitu terkait Penambahan Modal Kerja dan/atau investasi aktiva tetap untuk Peningkatan Kapasitas Usaha/Produksi pelaku usaha ekonomi kreatif.

Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA adalah bantuan yang dapat digunakan dalam penambahan modal kerja untuk peningkatan kapasitas usaha/produksi pelaku ekonomi kreatif.

B. Tujuan Penggunaan Bantuan

Tujuan penggunaan bantuan adalah untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap dalam rangka peningkatan kapasitas usaha dan atau produksi pelaku usaha ekonomi kreatif.

C. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif.

 D. Persyaratan Penerima Bantuan

Untuk saat ini peserta yang bisa mengikuti proses seleksi Bantuan Insentif Pemerintah dibatasi pada empat subsektor yakni aplikasi digital & pengembang Gim (Game), kriya, fesyen dan kuliner. Direkomendasikan untuk pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah mengikuti program pembinaan atau kegiatan yang pernah diadakan Badan Ekonomi Kreatif untuk turut mendaftar. Untuk itu perlu mendaftar di BISMA terlebih dahulu di web BISMA, www.bisma.bekraf.go.id (dibuktikan dengan

Melampirkan screenshot pendaftaran pada proposal). Bekraf Information System on Mobile Application (BISMA) adalah aplikasi informasi kreatif yang dikembangkan Badan Ekonomi Kreatif untuk mendata pelaku ekonomi kreatif dan memajukan pelaku usaha kreatif di Indonesia.

Persyaratan umum adalah sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk aktif dan surat keterangan domisili dari Kepala Desa dan/atau Kelurahan

b. Cakap secara Hukum :

  • Berusia minimal 18 tahun
  • Tidak sedang menjalani hukuman
  • Berjiwa sehat / berakal sehat

c. Pelaku usaha / badan usaha ekonomi kreatif baik yang berbadan hukum maupun tidak, dengan kepemilikan saham dan entitasnya 100 persen dimiliki Warga Negara Indonesia;

d. Untuk subsektor aplikasi digital & pengembang Gim (Game), kriya, fesyen, kuliner melampirkan portofolio berupa link, video dan/atau foto untuk karya atau produk yang pernah dihasilkan;

e. Untuk subsektor kuliner melampirkan ijin usaha dan/atau ijin edar minimal PIRT.

f. Memiliki nama dan tempat kedudukan usaha ekonomi kreatif yang tetap, ditunjukkan dengan surat keterangan domisili dari Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan surat izin usaha sesuai ketentuan;

g. Memiliki Rekening di Bank Pemerintah sesuai dengan nama badan usaha atau penanggungjawab usaha dan sesuai dengan ketentuan badan hukumnya, dengan status aktif;

h. Melampirkan scan atau fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi dan/atau NPWP Perusahaan serta melampirkan fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 1 tahun terakhir;

i. Mengajukan proposal permohonan Bantuan Insentif Pemerintah untuk pengembangan usahanya termasuk penambahan modal kerja dan/atau Investasi Aktiva Tetap sesuai dengan petunjuk teknis;

j. Diutamakan yang telah mengikuti kegiatan, program, pelatihan, dan program batch yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif;

k. Calon penerima tidak sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam tahun berjalan;

l. Jika diperlukan, tim kurator dapat memberikan persyaratan atau kriteria khusus yang sesuai dengan subsektornya.

Kewajiban Penerima Bantuan

a. Untuk penerima Bantuan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja secara rutin setiap 6 bulan selama 5 tahun.

b. Jika mendapatkan investasi atau tambahan modal dari pihak lain baik dari sumber permodalan atau lembaga keuangan lainnya, harap dilampirkan dalam laporan tersebut.

c. Penggunaan dana bantuan wajib sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah disetujui Kurator.

d. Dalam RAB wajib mencantumkan rincian rencana penggunaan anggaran. Termasuk mencantumkan referensi sumber pembelian dan harga untuk pembelian barang modal.

e. Setiap ada pelaporan yang diminta pihak Bekraf wajib untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

f. Kewajiban lainnya dapat dilihat pada Bab VI.

E. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk transfer dana kepada penerima bantuan.

F. Besaran Jumlah Bantuan

 Besaran jumlah bantuan adalah sesuai dengan hasil kurasi dengan jumlah maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per penerima, yang akan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan rekomendasi kurator.

G. Syarat dan Ketentuan Pencairan Dana Bantuan

 Pencairan dana Bantuan diberikan dengan mekanisme LS (Pembayaran Langsung). Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut : 

  1. Bantuan diikat dengan Perjanjian Kerja Sama antara PPK Deputi Akses Permodalan dengan Penerima Bantuan.
  2. Menyetujui Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas memuat:  

a. hak dan kewajiban para pihak;

b. jumlah bantuan yang diberikan;

c. tata cara dan syarat penyaluran;

d. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Insentif penambahan modal kerja dan/atau aktiva tetap yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;

e. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan dalam kerangka waktu yang ditentukan ke Kas Negara.

H. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran Bantuan dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) dalam 2 (dua) tahap atau sekaligus, ditetapkan oleh PPK dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh kurator.

I. Pertanggungjawaban Bantuan

  1. KPA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran Bantuan Insentif penambahan modal kerja dan/atau aktiva tetap yang ditetapkan oleh PA kepada pelaku usaha kreatif.                                                                                   
  2. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, KPA harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada PA.
  3. PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
  4. Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pemanfaatan dana Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang diterimanya.
  5. Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.
  6. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi dana bantuan dalam hal ini pada KPA dan Deputi Akses Permodalan. Format laporan pertanggungjawaban dapat dilihat pada lampiran 9-14 dan Bab VIII Laporan dan Pertanggungjawaban.
  7. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan maka Tim Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Monitoring, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
  9. KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan.
  10. KPA bertanggung jawab atas:

a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan;

b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan; dan

c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan.

J. Ketentuan Perpajakan

Dalam hal ketentuan perpajakan penerima Bantuan Insentif diwajibkan mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan tentang perpajakan.

K. Sanksi

  1. Penerima Bantuan wajib menggunakan Bantuan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis ini.
  2. Penerima bantuan yang melanggar penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada poin (1) akan diberikan sanksi.
  3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada poin (2) berupa :
  • teguram tertulis.
  • Pemberhentian dana Bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA;
  • Sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku;
  • Dimasukkan dalam black list penerima bantuan pemerintah dan tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan Badan Ekonomi Kreatif.

L. Diagram Alir Bantuan

Setelah semua Persyaratan Penerima Bantuan tercantum, Butir D terpenuhi dan persyaratan butir G terpenuhi, serta Mekanisme Seleksi Bab IV terpenuhi, rangkaian prosedur tersebut dapat digambarkan mengikuti Diagram Alir sebagaimana tercantum dalam Gambar 1. halaman berikut ini:

To be continued ….

source image and post: bekraf.go.id

Tinggalkan Komentar